Komisi II DPR RI akan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan eKTP, diharapkan  sistem SIAK dapat dilaksanakan dengan baik dan sinergi dengan program e­KTP dan KTP Online. “Dana yang digunakan untuk membiayai Program SIAK dan eKTP ini mahal sebesar 6,3 Triliun, Target pemerintah itu 2012, janjinya kalau tidak selesai mundur,” kata Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP).

Ganjar Pranowo, mengatakan Kegunaan eKTP salah satunya untuk kebutuhan pemilu, ”Masalahnya data pemilih akan digunakan data dari eKTP, sedangkan eKTP masih belum selesai,” katanya sebelum mengikuti Sidang Paripurna, di Gedung Nusantara II DPR RI, Selasa (5/2).

Menjelaskan, harus ada uji coba, alkurasi data itu dapat diambil menggunakan eKTP, kalau eKTP dipakai sebagai ukuran rekaman karena mereka sudah wajib eKTP untuk menentukan jumlah pemilih. “Program SIAK dan eKTP harus diujicoba untuk memastikan sistem itu dapat dilaksanakan untuk menentukan Data Pemilih,” tegas Ganjar.

Sekarang ini, menurut laporan yang didapatnya beberapa daerah yang kemungkinan besar selisihnya tinggi. misalkan dalam Pilkada Jabar sekitar 4 juta, dan jawa tengah 6,7 juta. Masih banyak laporan orang gila, orang mati tidak lapor , dan belum umur yang terdaftar. “Saya mengingatkan kalau KPU tidak hati-hati akan banyak data fiktif yang mengakibatkan tidak sesuai karena penggelembungan data. Inilah peran KPU untuk melakukan verifikasi,” katanya.

Sebenarnya di dalam UU datanya adalah tunggal dari Pemerintah, maka akurat atau tidaknya data ini akan bergantung dari alkurasi yang berada dalam data yang diberikan pemerintah. Maka sebenarnya KPU hanya memberikan persetujuannya dengan metode dan akurasinya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. “Masa bedanya sampai 6,7 juga, itu bukan beda, tapi salah itu. Masalah pemilih akan digunakan data dari eKTP, sedangkan eKTP masih belum selesai,” ungkap Ganjar Pranowo.(as)/foto:iwan armanias/parle.